Whishienadaily - Banyak orang yang heran kenapa seolah Rizieq kebal hukum dan tidak pernah bisa ditangkap padahal bukti pelanggaran hukum yang dilakukannya sudah seabreg-abreg mulai dari tulisan, rekaman video, audio hingga saksi mata yang jumlahnya sudah tak terhitung banyaknya.
Pelanggaran yang telah dilakukannyapun sudah mencapai jumlah yang luar biasa mulai dari provokasi yang telah memicu banyak demo anarkis, penistaan lambang negara (Pancasila dibilang Pancagila yang letaknya ada di pantat), pelecehan kepada kepala negara (Jokowi dibilang Presiden Guobloog, Jokodok dan antek PKI), ancaman dan penghasutan (seperti Bunuh Ahok, bunuh pendeta & orang kristen Tolikara, bakar kantor balaikota DKI), ajakan makar (lengserkan Jokowi, kepung dan rebut istana negara), pelecehan kepada adat budaya dan etnis lain (Sampurasun dibilang Campur racun, anti aseng) dan lain sebagainya.
Dengan semua catatan pelanggaran hukumnya itu dia masih bisa bebas berkeliaran seolah tak ada satupun aparat yang berani bertindak tegas terhadapnya. Ada apakah dibalik semua kejanggalan ini? Rumor yang beredar mengatakan bahwa Rizieq dan FPI adalah organisasi yang dibentuk oleh para petinggi militer di saat reformasi 1998 untuk membenturkan massa sipil dengan massa lainnya sehingga militer yang saat itu sedang disorot dunia internasional atas kasus pelanggaran HAM (seperti penculikan dan penembakan mahasiswa) bisa teralihkan.
Era gejolak reformasi telah berlalu tapi nyatanya ormas radikal ini masih tetap bertahan dan Rizieq juga masih bebas tak tersentuh oleh hukum. Jadi apakah gerangan yang sebenarnya terjadi? Saya kira pemerintah bukannya tidak tahu dengan semua provokasi dan pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh ormas ini yang telah nyata-nyata membahayakan Pancasila, NKRI, kesatuan bangsa dan Bhinneka Tunggal Ika. Tapi pemerintah seolah diam tak berani berbuat apa-apa. Bahkan Wiranto yang disebut-sebut sebagai “founding father” FPI yang sekarang juga menjadi Menkopolhukam pun seolah diam seribu bahasa.
Di awal mungkin FPI sengaja dibuat untuk melindungi citra militer yang saat itu sedang babak belur agar tidak terus menerus disalahkan saat terjadi konflik sosial. Biar FPI saja yang menjadi “kambing hitam”nya. Tapi rupanya kini FPI sudah berjalan sendiri dan lepas dari kontrol militer serta memiliki agendanya sendiri yang mungkin bisa bertentangan dengan kebijakan negara dan militer saat ini. Hal ini mengingatkan kita pada kelompok teroris Al Qaedah dan ISIS yang konon awalnya dibentuk oleh Amerika untuk tujuan politiknya sendiri di wilayah Timur Tengah (yaitu mengalahkan Uni Soviet di Afghanistan dan menghancurkan rezim Asaad yang Rusia) namun kemudian lepas kontrol bahkan berbalik menyerang tuannya sendiri.
Saya yakin Presiden juga tidak bodoh. Belajar dari pengalaman Suriah, saat ormas radikal seperti ini ditekan dan direpresi maka mereka akan melakukan “Strategi Playing Victim” dan menemukan alasannya untuk semakin memusuhi pemerintah dan mengajak masyarakat untuk menggulingkan pemerintah yang disebutnya sudah “memusuhi dan mendzalimi umat Islam”. Dengan demikian terjadilah momentum dan gelombang kebangkitan radikalisme di seluruh negeri yang akan berujung pada Perang Saudara. Bahkan tidak mustahil mereka akan menyerukan Jihad Nasional dan meminta bantuan kepada seluruh jihadis di seluruh dunia untuk membantu perjuangan mereka melawan Negara Thaghut. Persis seperti itulah yang terjadi di Suriah dan ada kemungkinan skenario ini juga sedang dijalankan untuk memecah belah Indonesia yang kaya akan sumber daya alam ini.
Menghadapi dilema seperti ini Jokowi rupanya memiliki strategi lain. Bukannya melawan kekerasan dengan kekerasan ataupun memadamkan api dengan api tapi Jokowi justru melakukan konsolidasi dengan berbagai organisasi Islam moderat terutama NU dan Muhammadiyah untuk membentengi Indonesia dari bahaya kebangkitan radikalisme yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu Jokowi membiarkan hal ini mengalir dan berjalan apa adanya karena dia percaya bahwa rakyat sekarang sudah cerdas dengan adanya era keterbukaan informasi sehingga bisa menilai sendiri seperti apakah sebenarnya mereka ini. Biarlah rakyat yang menentukan siapakah yang waras dan siapakah yang “mabok”.
Tapi sepertinya toleransi terhadap radikalisme tentu juga ada batasnya. Berita terakhir kita mendengar bahwa pemerintah telah menetapkan sebagai tersangka Buni Yani, Ahmad Dhani, Ratna Sarumpaet, Sri Bintang Pamungkas, Kivlan Zein, Rahmawati Sukarnoputri dan juga yang lainnya (termasuk penyebar isu Rush Money). Saya kira ini juga gertakan terhadap Rizieq agar tidak seenaknya koar-koar dan main provokasi lagi.
Rizieq memang berbeda dengan tokoh2 di atas sehingga tidak bisa diperlakukan sama. Dia punya pengikut fanatik yang besar jumlahnya. Dan ribuan orang bodoh yang keras kepala, penuh kebencian, siap perang dan berani mati tentunya tidak bisa dilawan dan ditangkap begitu saja. Jika ditangkap atau ditembaki maka dunia akan menganggap negara sedang membunuh dan mendzalimi rakyatnya sendiri. Tapi jika dibiarkan maka mereka akan semakin melunjak dan akan makin sulit dikendalikan. Mari kita lihat langkah2 apa sajakah yang akan diambil oleh pemerintah untuk mempertahankan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI ini serta meredam gelombang kebangkitan radikalisme massal ini.
Bagikan ke orang lain!!
Mantap artikelnya.
ReplyDelete