 |
| Sisi kompleks Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, yang telah dibeli Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Senin (18/4/2016). Direktur Utama RS Sumber Waras Abraham Tedjanegara mengatakan, seluruh proses jual beli dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Audit Badan Pemeriksa Keuangan menemukan ketidakwajaran pembelian lahan RS Sumber Waras yang berpotensi merugikan negara sekitar Rp 191 miliar. |
Whishienadaily - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengumumkan hasil penanganan kasus pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras, di ruang rapat Komisi III DPR RI, Selasa (14/6/2016).
Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, kesimpulan mengenai penyelidikan kasus tersebut sebenarnya membutuhkan keterangan dari satu instansi lagi.
Meski demikian, melalui gelar perkara yang dilakukan Senin (13/6/2016) kemarin, pimpinan KPK sudah dapat mengumumkan kesimpulan akhir mengenai kasus tersebut.
"Konklusinya akan kami sampaikan di DPR," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jakarta, Senin (13/6/2016).
Mengenai penyampaian kepada DPR, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief beralasan bahwa pimpinan KPK mempertimbangkan untuk memanfaatkan waktu rapat denganKomisi III DPR.
Selain mengenai kasus Sumber Waras, KPK juga akan menyampaikan laporan lain seperti anggaran dan kinerja KPK kepada Komisi III DPR.
Pimpinan KPK tidak menjelaskan secara jelas saat ditanya mengenai hasil yang diperoleh dalam gelar perkara, apakah perkembangan yang dimaksud terkait peningkatan status penanganan perkara, penetapan tersangka, atau justru penghentian penyelidikan.
Agus hanya mengatakan bahwa kesimpulan yang akandisampaikan pada Komisi III DPR bisa jadi tidak sesuai denganharapan beberapa pihak.
"Bisa saja keputusannya tidak memenuhi harapan beberapa pihak, tapi bisa saja memenuhi harapan pihak lain," kata Agus.
Perjalanan KPK selidiki Sumber Waras
Hingga saat ini, KPK telah mendengar keterangan lebih dari 50 orang. Beberapa yang telah diundang untuk memberikan keterangan yaitu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama(Ahok), dan Ketua Yayasan Sumber Waras Kartini Muljadi.
Selain itu, KPK juga menghadirkan beberapa ahli, seperti ahli keuangan dan ahli pertanahan untuk memberikan keterangan. Keterangan para ahli kemudian dibandingkan dengan hasil auditBadan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kasus ini bermula saat Pemprov DKI Jakarta membeli lahan milikYayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) senilai Rp 800 miliarpada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahantahun 2014.
Oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), proses pembelian itudinilai tidak sesuai dengan prosedur dan Pemprov DKI membelidengan harga lebih mahal dari seharusnya sehinggamengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 191 miliar.
BPK juga menemukan enam penyimpangan dalam pembelianlahan Sumber Waras.
Enam penyimpangan itu adalah penyimpangan dalam tahapperencanaan, penganggaran, tim, pengadaan pembelian lahan RS Sumber Waras, penentuan harga, dan penyerahan hasil.
Meski demikian, laporan terkait adanya kerugian negara dalamkasus pembelian lahan milik RS Sumber Waras masih dalam tahappenyelidikan di KPK.
Terdapat beberapa hal yang membuat KPK belum jugamenetapkan tersangka. Salah satunya, KPK belum menemukanadanya indikasi korupsi dan niat jahat penyelenggara negaradalam pembelian lahan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakartatersebut.
Dua Kasus Ini Bikin Ahok Dipanggil KPK
Sumber : kompas.com
Bagikan ke orang lain!!
0 Response to "Serahkan Laporan ke DPR Hari Ini, Akankah KPK Lanjutkan Kasus Sumber Waras Berlanjut?"
Post a Comment